Saat apa gerakan disebut transaksional pragmatis?

Menghidupi gerakan merupakan hal yang harus dilakukan setiap aktivis gerakan. Ada pertanyaan menarik seputar bagaimana suatu organisasi gerakan mendapat dana untuk menjalankan operasional gerakannya. Kita bedah terkait hal ini sehingga tidak menjadi salah paham terhadap gerakan yang dijalani.

Dalam konstitusinya, setiap organisasi gerakan menyebut perolehan pendanaan adalah suatu usaha halal yang tidak mengikat. Jadi, untuk memperoleh dana, prinsip utama yang patut diingat adalah halal dan tidak mengikat.  Berangkat dari sifat organisasi yang independen, maka bagaimanapun cara untuk memperoleh dana secara halal, tidak menjadikan KAMMI menyembunyikan kebenaran yang ada. Tugas gerakan adalah penyadaran dan juga mencari dukungan setiap orang ataupun kelompok terhadap seruan kebenaran yang dibawa. Maka, setiap orang ataupun kelompok yang mendukung seruan kebenaran yang kami bawa lantas turut memperjuangkan lewat memberi pendanaan terhadap KAMMI, ini sah-sah saja.

Misalnya ketika ada kasus indikasi korupsi di lingkungan PDAM dan KAMMI telah mempunyai bukti-bukti tentang itu, maka kemudian masyarakat beserta kelompok-kelompok kepentingan yang bertujuan menumpas korupsi akan memberi dukungan untuk menuntaskan kasus tersebut. Adanya penawaran pendanaan dari para pendukung pemerintahan bersih korupsi (baik perorangan ataupun kelompok-kelompok)  berupa dana kepada KAMMI yang telah memperjuangkan kasus merupakan hak yang boleh diambil dalam upaya perjuangan. Maka, dana tersebut adalah milik organisasi yang dapat digunakan untuk terus memperjuangkan kasus di atas ataupun perjuangan-perjuangan lain. Kecuali setelah menerima dana KAMMI tiba-tiba bungkam dan menutup kasus korupsi yang semula diperjuangkan, ini baru menjadi masalah gerakan, dan inilah yang disebut “menjual gerakan”, atau transaksional pragmatis gerakan.

Maka, apa yang disebut gerakan transaksional pragmatis bukan lagi suatu pandangan bahwa organisasi gerakan tidak boleh menerima pendanaan dari siapapun karena mempunyai potensi untuk diatur gerakannya.

 

 

Kepala Departemen Kebijakan Publik PD KAMMI Bogor 2013-2015

Arynazzakka

Condrodimuka saat bertahta

rampok mahasiswa

Condrodimuka dahulu adalah seorang mahasiswa. Ia bercita kelak mengabdi di kampusnya. Entah dengan tujuan apa.

Akhirnya, cita-cita itu terwujud juga. Condrodimuka telah mengabdi di tempat ia dahulu pernah dididik. Bahkan, sekarang memiliki jabatan yang tinggi dan sangat dekat dengan rektor. Menjadi kunci peraturan-peraturan kepada mahasiswa yang berkaitan dengan akademik.

Entah karena obsesi atau niat apa, ia begitu bersemangat membangun. Tapi entah apa yang dibangun, tidak pernah jelas. Ia hanya mengikuti apa yang dalam pikirannya anggap benar dan baik. Sebelum mengabdi, ia sempat melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, di sana dia mendapat banyak inspirasi. Tapi tetap, ia adalah anak yang rajin. Tidak mau ikut organisasi, hanya mengamati dan menyimpulkan menurut persepsi yang dia miliki. Mungkin ini sebab ia sinis pada para candu organisasi.

Sudah dua tahun ini dia menjadi pejabat tinggi. Peraturan yang menurutnya baik dan benar pun mulai satu persatu dijalani. Namun sayang, itu semua tanpa komunikasi, tukar pikiran dan informasi. Hanya taktik jitu yang dia pakai dan pelajari, “sebarkan informasi pada orang-orang yang masih polos, dan sedang mencari jati diri”.

Kini, ia mengeluarkan peraturan yang aneh dan nyeleneh, gagap dan compang-camping. Kondisi tiap tahun pasti ada anak didiknya yang mempersiapkan kelulusan. Maka ini ia manfaatkan. Benar-benar Ia memanfaatkan kesempatan. Dasar otak sudah dirasuki uang, atau apalah motif tak jelas. Coba saja bayangkan, anak didiknya yang sedang bersusah payang berjuang untuk kelulusan dimanfaatkan. Ditariklah uang-uang karena ia tahu pasti anak didiknya rela mengeluarkan berapapun uang asal bisa lancar kelulusan. Dibuatlah kemudian peraturan di tengah jalan, bagi yang begini-begitu, maka dikenakan bayar uang.

Tapi anak didiknya juga tidak bodoh-bodoh amat. Mereka tanyakan apa sebab dibuat peraturan pengerek uang. Dia sudah tahu, dan persiapkan jawaban. Katanya agar anak didiknya tidak malas-malasan. Katanya itu peraturan pemerintah tapi entah nomor berapa. Katanya itu denda karena langgar peraturan. Anak didiknya pun lanjut mengadakan klarifikasi bersama. Apa jawab dia beserta teman sekomplotannya.  Malahan curhatan atas kondisi kampus yang kini ia jadi pejabatnya. Katanya banyak yang mundur dari karyawannya. Katanya THR lebaran belum dibayarkan, malahan ia bersama kawan sekomplotan harus iuran.

Anak didiknya tidak lugu-lugu amat. Jangan-jangan uang yang dibayarkan untuk menutup bolong-bolong kas iuran bersama komplotan. Jangan-jangan ia rayakan panen uang setiap kelulusan. Kabarnya juga akan diberlakukan mulai dari sekarang hingga ke depan. Waduh, condrodimuka memang pintar berkilah, atau memang licik karena orientasi uang.

Buru-buru setelah acara klarifikasi bersama anak didik dilakukan, digantilah pengumuman-pengumuman yang dulu telah ditempelkan. Digantilah tulisan dari denda menjadi kewajiban bayar. Ya, sebisa-bisanya  agar “rasional” dan “ilmiah” menurut pandangan para komplotan. Anak didik akhirnya terpaksa bayar. Namun ada kejanggalan dalam kuitansi pembayaran. Anak didik sadar ini penyelewengan. Kuitansi bukti pembayaran tertulis bahwa yang anak didik bayarkan itu adalah uang untuk semester yang jelas-jelas dia sudah lalui. Anak didik berpikir ia seolah-olah hutang. Ini yang membuat rencana si komplotan ketahuan.

Anak didik tidak rela dibodohi komplotan. Maka, ia buat tulisan perlawanan, surat tembusan dan tuntutan pada pejabat bersangkutan, agar penyelewengan ini dituntaskan. Agar para komplotan diberi teguran. Namun, condrodimuka tetap senang sekarang. Mungkin dipikirnya ini hanya gertak sambal. Tunggu saja. Akankah ada tangisan?

#sastraPerjuangan