Saat apa gerakan disebut transaksional pragmatis?

Menghidupi gerakan merupakan hal yang harus dilakukan setiap aktivis gerakan. Ada pertanyaan menarik seputar bagaimana suatu organisasi gerakan mendapat dana untuk menjalankan operasional gerakannya. Kita bedah terkait hal ini sehingga tidak menjadi salah paham terhadap gerakan yang dijalani.

Dalam konstitusinya, setiap organisasi gerakan menyebut perolehan pendanaan adalah suatu usaha halal yang tidak mengikat. Jadi, untuk memperoleh dana, prinsip utama yang patut diingat adalah halal dan tidak mengikat.  Berangkat dari sifat organisasi yang independen, maka bagaimanapun cara untuk memperoleh dana secara halal, tidak menjadikan KAMMI menyembunyikan kebenaran yang ada. Tugas gerakan adalah penyadaran dan juga mencari dukungan setiap orang ataupun kelompok terhadap seruan kebenaran yang dibawa. Maka, setiap orang ataupun kelompok yang mendukung seruan kebenaran yang kami bawa lantas turut memperjuangkan lewat memberi pendanaan terhadap KAMMI, ini sah-sah saja.

Misalnya ketika ada kasus indikasi korupsi di lingkungan PDAM dan KAMMI telah mempunyai bukti-bukti tentang itu, maka kemudian masyarakat beserta kelompok-kelompok kepentingan yang bertujuan menumpas korupsi akan memberi dukungan untuk menuntaskan kasus tersebut. Adanya penawaran pendanaan dari para pendukung pemerintahan bersih korupsi (baik perorangan ataupun kelompok-kelompok)  berupa dana kepada KAMMI yang telah memperjuangkan kasus merupakan hak yang boleh diambil dalam upaya perjuangan. Maka, dana tersebut adalah milik organisasi yang dapat digunakan untuk terus memperjuangkan kasus di atas ataupun perjuangan-perjuangan lain. Kecuali setelah menerima dana KAMMI tiba-tiba bungkam dan menutup kasus korupsi yang semula diperjuangkan, ini baru menjadi masalah gerakan, dan inilah yang disebut “menjual gerakan”, atau transaksional pragmatis gerakan.

Maka, apa yang disebut gerakan transaksional pragmatis bukan lagi suatu pandangan bahwa organisasi gerakan tidak boleh menerima pendanaan dari siapapun karena mempunyai potensi untuk diatur gerakannya.

 

 

Kepala Departemen Kebijakan Publik PD KAMMI Bogor 2013-2015

Arynazzakka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s