Pers, Kebebasan, dan masyarakat

Pers

“ketika kamu bicara, kata-katamu hanya bergaung di seberang ruangan. Tapi ketika kamu menulis, kata-katamu bergaung sepanjang zaman” (kredo pejuang)

Semenjak reformasi 98 digulirkan kebebasan pers dimaknai sebagai kebebasan seluas-luasnya sehingga seringkali kebablasan. Padahal, era dimana semua orang menumpahkan seluruh pendapatnya dengan bebas atau yang dikenal dengan era keranjang sampah telah berakhir. Era keranjang sampah hanya patut berlangsung pada 1998-2003 dan sudah tidak cocok jika dilangsungkan sampai dengan sekarang.

Industrialisasi pers yang berlangsung kini cendeerung mengarah pada informasi yang dijadikan sebagai peluang bisnis. Maka tak jarang hari ini karena adanya oknum jurnalis yang tidak profesional, independensi sebuah pemberitaan banyak yang diragukan. Begitupun demikian, pers tidak berani mengkritik owner-nya seperti contoh: Tvone tidak akan pernah mengungkap masalah yang menyangkut Aburizal Bakrie, begitupun Jawa Pos terhadap Dahlah Iskan, dan MetroTV terhadap Surya Paloh.

Ada beberapa diantara isi berita terkadang berupa berita pesanan. Mengenai isi berita, ada kesalahan paradigma dalam memandang kelayakan suatu berita untuk ditampilkan kepada masyarakat. Jargon “bad news is good news “ masih dijadikan pegangan. Maka, para pelaku pers dalam hal ini perlu berbenah. Berbenah dalam hal ini juga bukan berarti kita sebagai masyarakat melepaskan peran kita. Kita juga berperan dalam mengontrol dan mengawasi pers. Bachtiar, sebagai ketua PWI, juga menyatakan bahwa PWI bukan ujung tombak controlling dan pengawasan, tetapi adalah kita -masyarakat.

Ada juga beberapa tantangan pers mengenai pandangan terhadap pengemasan berita yang menarik. Seringkali kita jumpai sekarang headline atau judul-judul berita yang bombastis yang tidak ada sangkut pautnya dengan isi berita. Beberapa diantaranya terkadang merugikan. Menyikapi pemberitaan yang merugikan, melalui UU 40 tahun 1999, mekanisme klarifikasi atau pembelaan diri ada pada “hak jawab”, bukan “somasi”. Somasi adalah suatu upaya hukum perdata. Hak jawab menyediakan klarifikasi mengenai pemberitaan yang merugikan, dan seharusnya ditempatkan sebanyak kolom berita yang merugikan itu dimuat.

Dalam kesempatan ini, humas pemkot dan pemkab juga menyampaikan bahwa pers juga perlu mengekspos berita-berita positif sehingga berita negatif tidak dominan. Hal ini karena jika banyaknya berita negatif yang disampaikan kepada masyarakat, gambaran yang diperoleh masyarakat mengenai daerahnya cenderung negatif. Maka, pers juga dituntut memberikan berita yang berimbang dalam segi penyajian berita positif (bisa berupa keberhasilan, prestasi, inovasi) disamping berita negatif. Dua hal yang perlu ditekankan adalah penataan ulang aturan pers dan pelunya kontrol dan pengawasan pers oleh masyarakat.

“Satu pena lebih aku takuti daripada seribu bayonet”. Semoga pers tetap menjadi salah satu pengawal utama demokrasi kita dengan tetap menyajikan berita faktual, objektif, independen dan berimbang. Selamat hari pers Nasional 9 Februari 2014.
*Dialog RRI dengan tema “Mencari Solusi terbaik di era kebebasan Pers bagi masyarakat”, Sabtu 8 Februari 2014, narasumber acara ini adalah ketua PWI (Bachtiar), humas pemkot, dan humas pemkab (Erwin). Sementara moderator acara ini adalah Azwar (jurnalis).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s