MEMETAKAN KEPENTINGAN

Kita yang menempati posisi tertentu dalam suatu kepengurusan wajib memetakan kepentingan kita. Memetakan kepentingan berarti membuat target jaringan terhadap pemangku kepentingan sesuai dengan bidang yang kita tempati. Sebagai contoh, apabila kita berada pada bidang sosial, maka seluruh pemangku kepentingan bidang sosial harus dekat dengan kita dan menjadi jaringan organisasi kita sehingga kita dapat berinteraksi secara intens.

 

Iklan

Pers, Kebebasan, dan masyarakat

Pers

“ketika kamu bicara, kata-katamu hanya bergaung di seberang ruangan. Tapi ketika kamu menulis, kata-katamu bergaung sepanjang zaman” (kredo pejuang)

Semenjak reformasi 98 digulirkan kebebasan pers dimaknai sebagai kebebasan seluas-luasnya sehingga seringkali kebablasan. Padahal, era dimana semua orang menumpahkan seluruh pendapatnya dengan bebas atau yang dikenal dengan era keranjang sampah telah berakhir. Era keranjang sampah hanya patut berlangsung pada 1998-2003 dan sudah tidak cocok jika dilangsungkan sampai dengan sekarang.

Industrialisasi pers yang berlangsung kini cendeerung mengarah pada informasi yang dijadikan sebagai peluang bisnis. Maka tak jarang hari ini karena adanya oknum jurnalis yang tidak profesional, independensi sebuah pemberitaan banyak yang diragukan. Begitupun demikian, pers tidak berani mengkritik owner-nya seperti contoh: Tvone tidak akan pernah mengungkap masalah yang menyangkut Aburizal Bakrie, begitupun Jawa Pos terhadap Dahlah Iskan, dan MetroTV terhadap Surya Paloh.

Ada beberapa diantara isi berita terkadang berupa berita pesanan. Mengenai isi berita, ada kesalahan paradigma dalam memandang kelayakan suatu berita untuk ditampilkan kepada masyarakat. Jargon “bad news is good news “ masih dijadikan pegangan. Maka, para pelaku pers dalam hal ini perlu berbenah. Berbenah dalam hal ini juga bukan berarti kita sebagai masyarakat melepaskan peran kita. Kita juga berperan dalam mengontrol dan mengawasi pers. Bachtiar, sebagai ketua PWI, juga menyatakan bahwa PWI bukan ujung tombak controlling dan pengawasan, tetapi adalah kita -masyarakat.

Ada juga beberapa tantangan pers mengenai pandangan terhadap pengemasan berita yang menarik. Seringkali kita jumpai sekarang headline atau judul-judul berita yang bombastis yang tidak ada sangkut pautnya dengan isi berita. Beberapa diantaranya terkadang merugikan. Menyikapi pemberitaan yang merugikan, melalui UU 40 tahun 1999, mekanisme klarifikasi atau pembelaan diri ada pada “hak jawab”, bukan “somasi”. Somasi adalah suatu upaya hukum perdata. Hak jawab menyediakan klarifikasi mengenai pemberitaan yang merugikan, dan seharusnya ditempatkan sebanyak kolom berita yang merugikan itu dimuat.

Dalam kesempatan ini, humas pemkot dan pemkab juga menyampaikan bahwa pers juga perlu mengekspos berita-berita positif sehingga berita negatif tidak dominan. Hal ini karena jika banyaknya berita negatif yang disampaikan kepada masyarakat, gambaran yang diperoleh masyarakat mengenai daerahnya cenderung negatif. Maka, pers juga dituntut memberikan berita yang berimbang dalam segi penyajian berita positif (bisa berupa keberhasilan, prestasi, inovasi) disamping berita negatif. Dua hal yang perlu ditekankan adalah penataan ulang aturan pers dan pelunya kontrol dan pengawasan pers oleh masyarakat.

“Satu pena lebih aku takuti daripada seribu bayonet”. Semoga pers tetap menjadi salah satu pengawal utama demokrasi kita dengan tetap menyajikan berita faktual, objektif, independen dan berimbang. Selamat hari pers Nasional 9 Februari 2014.
*Dialog RRI dengan tema “Mencari Solusi terbaik di era kebebasan Pers bagi masyarakat”, Sabtu 8 Februari 2014, narasumber acara ini adalah ketua PWI (Bachtiar), humas pemkot, dan humas pemkab (Erwin). Sementara moderator acara ini adalah Azwar (jurnalis).

Membangun gerbong massa KAMMI Bogor

 “aku bicara tentang gerakan, mana mungkin aku sendirian” _Wiji Thukul

tak gentar melawanBerbicara tentang gerakan, aktivis gerakan bukanlah yang menyelesaikan permasalahan seorang diri. Sama dengan esensi kepemimpinan, seorang pemimpin yang baik adalah yang berusahan menggerakkan seluruh masyarakat untuk mengetahui masalah dan berusaha memecahkan bersama. Maka dari itu, pemimpin adalah sumber inspirasi untuk bergerak.

Begitupun dengan KAMMI. Aktivis yang telah berhimpun di KAMMI bukanlah orang-orang yang berambisi menyelesaikan permasalahan seorang diri (dalam hal ini juga termasuk KAMMI yang menyelesaikan permasalahan seorang diri). Namun, gerakan yang dibangun KAMMI haruslah menjadi inspirasi masyarakat sekitar, baik tokoh politik, tokoh agama, gerakan mahasiswa intra dan ekstra kampus lain, pelajar, dan juga pegawai pemerintahan untuk turut memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh KAMMI. Disinilah pentingnya KAMMI membangun gerbong massa sehingga sikap-sikap yang dikeluarkan oleh KAMMI mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Bahkan, jikapun sampai perlu aksi massa turun ke jalan, aksi KAMMI membawa gerbong massa lain. KAMMI menjadi inspirasi gerakan bagi yang lainnya.

KAMMI Bogor sebagai inspirasi gerakan masyarakat Bogor.

 

Ka. Dept. Kebijakan Publik KAMMI Bogor 2013-2015

Saat apa gerakan disebut transaksional pragmatis?

Menghidupi gerakan merupakan hal yang harus dilakukan setiap aktivis gerakan. Ada pertanyaan menarik seputar bagaimana suatu organisasi gerakan mendapat dana untuk menjalankan operasional gerakannya. Kita bedah terkait hal ini sehingga tidak menjadi salah paham terhadap gerakan yang dijalani.

Dalam konstitusinya, setiap organisasi gerakan menyebut perolehan pendanaan adalah suatu usaha halal yang tidak mengikat. Jadi, untuk memperoleh dana, prinsip utama yang patut diingat adalah halal dan tidak mengikat.  Berangkat dari sifat organisasi yang independen, maka bagaimanapun cara untuk memperoleh dana secara halal, tidak menjadikan KAMMI menyembunyikan kebenaran yang ada. Tugas gerakan adalah penyadaran dan juga mencari dukungan setiap orang ataupun kelompok terhadap seruan kebenaran yang dibawa. Maka, setiap orang ataupun kelompok yang mendukung seruan kebenaran yang kami bawa lantas turut memperjuangkan lewat memberi pendanaan terhadap KAMMI, ini sah-sah saja.

Misalnya ketika ada kasus indikasi korupsi di lingkungan PDAM dan KAMMI telah mempunyai bukti-bukti tentang itu, maka kemudian masyarakat beserta kelompok-kelompok kepentingan yang bertujuan menumpas korupsi akan memberi dukungan untuk menuntaskan kasus tersebut. Adanya penawaran pendanaan dari para pendukung pemerintahan bersih korupsi (baik perorangan ataupun kelompok-kelompok)  berupa dana kepada KAMMI yang telah memperjuangkan kasus merupakan hak yang boleh diambil dalam upaya perjuangan. Maka, dana tersebut adalah milik organisasi yang dapat digunakan untuk terus memperjuangkan kasus di atas ataupun perjuangan-perjuangan lain. Kecuali setelah menerima dana KAMMI tiba-tiba bungkam dan menutup kasus korupsi yang semula diperjuangkan, ini baru menjadi masalah gerakan, dan inilah yang disebut “menjual gerakan”, atau transaksional pragmatis gerakan.

Maka, apa yang disebut gerakan transaksional pragmatis bukan lagi suatu pandangan bahwa organisasi gerakan tidak boleh menerima pendanaan dari siapapun karena mempunyai potensi untuk diatur gerakannya.

 

 

Kepala Departemen Kebijakan Publik PD KAMMI Bogor 2013-2015

Arynazzakka